SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MALAYSIA

BAB I

Pendahuluan

1.      Malaysia

• Nama resmi: Malaysia 
• Bahasa resmi:  Malaysia (resmi); Inggris; Cina (Kanton, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow); Tamil; Telugu; Malayalam; Panjabi; Thai.
• Ibukota: Kuala Lumpur 
• Luas wilayah (km2): 329.750 ---- [Populasi Malaysia per 2005 adalah 25.580.000. Bahasa resminya Melayu dan Inggris. Agama yang dianut para penduduk adalah Islam (60,4%), Buddha (19,2%), Kristen (9,1%), Hindu (6,3%), Konghucu/Tao/Agama Cina lainnya (2,6%), agama lainnya (2,4%). Komposit etnisnya Melayu dan asli melayu lainnya (65,1%), Cina (26%), India (7,7%), lainnya (1,2%).] - Malaysia terletak di 2 wilayah terpisah. Satu di barat di ujung semenanjung Malaya. Satu di timur yaitu di pulau Kalimantan (Indonesia). Di malaysia barat, utara berbatasan dengan Thailand, selatan dengan selat Malaka dan Selat Singapura, barat dengan Selat Malaka, dan timur dengan wilayah laut Cina Selatan. Di Malaysia timur, utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, selatan dengan Indonesia, barat dengan Laut Cina Selatan, dan Timur dengan Laut Sulu. Batas darat dengan Brunei sepanjang 381 km, dengan Indonesia 2004 km, dan dengan Thailand 506 km. Garis pantai Malaysia adalah 4675 km.
• Penduduk: 29.628.392 orang.
• Etnis: Melayu 50,4%; Cina 23,7%; asli 11%; India 7,1%; lainnya 7,8%.
• Agama:    Islam (resmi) 60,4%; Buddha 19,2%; Kristen 9,1%; Hindu 6,3%; Konfusian; Tao; agama tradisional Cina lainnya 2,6%; lainnya 1,5%; tidak beragama 0,8%.
• Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional 
• Bentuk negara: Federasi  [Malaysia adalah federasi 13 negara bagian. Dalam konstitusi setiap negara bagian (negeri-negeri), konstitusi Malaysia harus dimuat terlebih dahulu sebelum konstitusi masing-masing negara bagian. Konstitusi negara bagian harus mengadopsi konstitusi federal. Ke-13 negara bagian Malaysia adalah: (1) Johor, (2) Kedah, (3) Kelantan, (4) Melaka, (5) Negeri Sembilan, (6) Pahang, (7) Perak, (8) Perlis, (9) Pulau Pinang, (10) Sabah, (11) Sarawak, (12) Selangor, dan (13) Terengganu. Selain itu terdapat 1 wilayah yang merupakan teritori federal yaitu (Wilayah Persekutuan) yang terdiri atas 3 wilayah pembentuk yaitu (1) Ibukota Kuala Lumpur, (2) Labuan, dan (3) Putrajaya.]
• Sistem pemerintahan: Parlementer [Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.]
• Parlemen: Bikameral(DewanRakyat/House ofRepresentatives+ DewanNegara/Senate)-[Dewan Rakyat (DR) dipilih lewat pemilu luber. Partai mayoritas di parlemen memiliki kans besar agar kadernya diangkat sebagai PM olehYang Dipertuan Agong. PM ini bertanggung jawab kepada DR. Di pihak lain, Dewan Negara (DN) bermasa tugas 3 tahun. Anggotanya sebagian dipilih oleh DR, sebagian diangkat oleh Yang Dipertuan Agong berdasarkan nasehat PM. Tugas DN memonitor kinerja DR. Selain DR dan DN, juga ada lembaga yang disebutConference of Ruler (CoR). CoR terdiri atas para penguasa (atau keturunan) dari 9 negara federasi Malaysia. Yang Dipertuan Agong berasal dari salah satu antara mereka.]

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Zaman Penjajahan Malaysia

Pemukiman Selat (Bellato Settlements) Koloni Mahokota (Accretia Colony) Britania dibentuk pada 1826, dan Britania sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalannya kepada seluruh semenanjung. Pemukiman Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura dan Melaka.

Pada 1867, Inggris menjadi semakin agresif dan mulai meraba-raba pemimpin malaysia. Akibat perang saudara, terjadi gangguan persatuan di China, Britania telah dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk Negeri Selat. Akhirnya, Perjanjian Pangkor ditandatangani yang mengakibatkan perluasan kekuasaan Britania kenegeri-negeri Melayu (yaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan yang juga dikenal sebagai Negeri-negeri Berkutu). Negeri-negeri lain yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Tidak Berkutu lagi ialah Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu yang berada di bawah kuasa Thailand.

Di Borneo pula, Borneo Utara Britania yang dulu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang Sabah) ditabalkan sebagai Koloni Kerajaan Britania, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke. Akibat penaklukan Jepang pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, dukungan untuk kemerdekaan semakin kuat. Saat Britania menginginkan pembentukan Uni Malaya setelah berakhirnya perang, masyarakat Melayu bangun menentang dan menginginkan sistem yang nubie-Melayu, Singapura akhirnya melepaskan diri dari MALAYSIA dan membentuk negara sendiri. dan meminta sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang mengizinkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka).

B.     Selepas Perang

Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1964 melalui Sarawak. Kesultanan Brunei yang pada mulanya menyatakan hasrat untuk menyertai Malaysia menarik diri akibat tentangan sebahagian masyarakat Brunei. Pada awal terbentuknya Malaysia, banyak  masalah yang terjadi misalnya dengan Indonesia ("Konfrontasi"), dan tuntutan oleh Filipina terhadap Sabah. Selain itu, pada 1965, Singapura menarik diri daripada Malaysia dan kemudian terjadinya kerusuhan etnis pada 1969.

C.    Sistem Pemerintahan Malaysia

            Malaysia merupakan Negara yang berbentuk federasi. Dimana Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan yaitu persekutuan Kuala Lumpur, Labuan Island dan Putrajaya sebagai wilayah administratif federal. Setiap Negara bagian memiliki majelis, dan pemerintah negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (chief minister) dimana kepala menteri di tiap Negara bagian diangkat oleh majelis Negara bagian.

            Dalam Negara federal seperti Malaysia maka ada kekuasaan federal dan ada kekuasaan Negara bagian. Soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari Negara bagian dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekusaan yang tertinggi. Tetapi, untuk soal yang menyangkut Negara bagian belaka dan tidak termasuk kepentingan nasional, diserahkan kepada kekuasaan Negara-negara bagian. Jadi, dalam soal-soal semacam itu pemerintah Negara bagian bebas dari pemerintah federal misalnya, soal kebudayaan, kesehatan pendidikan.

            Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu berupa Negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah system parlementer. Sistem parlementer yang dipakai oleh Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, yang merupakan warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi apabila melihat prakteknya , kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Dalam system pemerintahan Malaysia yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri.

Sistem politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu meskipun kalau dilihat lebih dalam tidak begitu demokratis karena tidak jurdil. Di Malaysia, seperti kebanyakan Negara lainnya kekuasaan Negara terdiri dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.; sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Dalam kekuasaan legislatif Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian. Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun.

Dalam hal kekuasaan Yudikatif, sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan UU serta konstitusi diadaptasi dari hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeals, High Courts, Session's Courts, Magistrate's courts dan Juvenile Courts. Hakim Pengadilan Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasehat PM. Pemerintah federal memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, urusan keuangan, urusan perdagangan, industri, komunikasi serta transportasi dan beberapa urusan lain.

 .Pemilihan umum parlemen Malaysia dilakukan paling sedikit lima tahun sekali. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga. Di beberapa negara bagian, Voting tidak diwajibkan. Malaysia menganut sistem multipartai. Seperti Indonesia, banyak sekali partai politik di Malaysia, sekitar 33 parpol. Namun, berbeda dengan Indonesia, pemilu hanya diikuti dua kontestan, yaitu parpol yang tergabung dalam Barisan Nasional (BN) dan parpol yang tergabung dalam Barisan Alternatif(BA).

BN adalah koalisi partai penguasa yang ditulangpunggungi UMNO (United Malays National Organization), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian India Congress), serta sebelas partai pendukung lainnya.Ada pun BA adalah kumpulan partai oposisi yang dipimpin PAS (Partai Islam se-Malaysia), PKR (Partai Keadilan Rakyat), DAP (Democratic Action Party), dan16 partai pendukung lainnya.

Di Malaysia, yang menganut sistem parlementer, pelaksanaan pemilu bisa disederhanakan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan. Partai-partai dengan latar belakang ras dan ideologi yang beragam itu bertarung dalam dua bendera koalisi, yang dijalin sebelum dan sesudah pemilu, serta dilakukan secara permanen.
Kerangka konstitusional sistem politik Malaysia memang bersifat demokratis. Namun, kerangka demokratis itu disertai kontrol otoritarian yang luas untuk menyumbat oposisi yang efektif. Karena itu, sulit dibayangkan partai pemerintah bisa kalah. Sejak awal, sistem politik Malaysia merupakan campuran dari karakteristik responsif dan represif. Sistem pemilu Malaysia juga tidak jurdil. Sistem dirancang untuk cenderung menguntungkan partai pemerintah sehingga hampir mustahil ia dapat dikalahkan.

            Dalam setiap pemilu, BN selalu memenangkan sekitar 3/5 suara dan menguasai mayoritas kursi di parlemen. Bahkan, dalam Pemilu 1990 dan 1999, ketika UMNO dilanda perpecahan serius dan BN dalam tekanan politis yang kuat oleh gerakan reformasi, oposisi tetap kalah.
            Dengan demikian, pemilu pada praktiknya tidak bisa mengganti pemerintahan, tetapi hanya memaksa pemerintah untuk lebih responsif. Pemilu Malaysia hanyalah casting suara dari ritual rutin empat atau lima tahun sekali untuk memperbarui sampul legitimasi pemerintahan otoritari. Cara-cara UMNO memenangkan pemilu masih sama dengan cara hegemonik Golkar pada era Orde Baru di Indonesia.

Sistem kekuasaan legelatif di Malaysia dibagi antara legeslatur persekutuan dan legeslatur negeri. Parlemen Bikameral sendiri terdiri dari Dewan Rendah, Dewan Rakyat-DPR dalam sistem di Indonesia, Dewan Tinggi Senat Dan Dewan Negara Sebanyak 222 anggota Dean selama 5 tahun. Sementara 70 senator akan memegang masa jabatan selama 2 tahun dimana 26 orang diantarannya dipilih oleh 13 majelis negeri bagian.

Sementara kekuasaan eksekutifnya dilaksanakan oleh cabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam Konstitusi Malaysia ditetapkan bahwa perdana menteri Malaysia haruslah anggota Dewan Rakyat yang kepemimpinannya diresti oleh yang di Pertuan Agong dan mendapatkan  mayoritas di parlemen. Sedangkan cabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang kemudian bertanggungjawab kepada badan tersebut.

 

D.    Pemerintah Negara Bagian

Pemerintah Negara bagian dipimpin oleh menteri besar di negeri–negeri Malaysia atau ketua Menteri di Negara bagian yang tidak memiliki monarki lokal, kemudian di tiap-tiap Negara bagian yang memiliki monarki lokal maka Menteri besar haruslah seorang suku Melayu Muslim kukuasaan politik di Malaysia amat penting untuk perjuangan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

E.     Proses Pemilihan Yang Di Pertuan Agong

            Yang di-Pertuan Agong ialah gelaran rasmi ketua negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan Yang di-Pertuan Agong kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas bahawa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua negeri, dilaksanakan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri.

§  Sejarah Pelantikan Yang Di-Pertuan Agong

            Jabatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan hasil daripada Suruhanjaya Reid yang merangka Perlembagaan Persekutuan.Cadangan jawatan Yang Dipertuan Agong timbul berikutan tentangan terhadap penubuhan Malayan Union yang dilihat ingin menghapuskan Institusi Raja-Raja Melayu. Pada Ogos 1957, setelah memilih gelaran Yang di-Pertuan Agong dan menolak gelaran Yang di-Pertuan Besar yang dicadangkan sebelum itu, Majlis Raja-Raja telah bersidang untuk mengundi pemegang takhta yang pertama. Jika menurut tempoh lama memerintah, Major-Jeneral Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar (Sultan Johor), yang dilantik menjadi pada tahun 1895, merupakan sultan yang paling lama memerintah, tetapi baginda menolak perlantikan tersebut disebabkan telah lanjut usia (ketika itu baginda berusia 84 tahun). Yang kedua dalam turutan, Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Muadzam Shah ibni Almarhum Sultan Abdullah Al-Mutassim Billah Shah (Sultan Pahang), yang memerintah pada tahun 1932, tidak mendapat mandat secukupnya untuk dilantik. Yang lama memerintah seterusnya, Tuanku Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan, yang menaiki takhta pada tahun 1933, kemudiannya telah dilantik.

            Ciri yang unik di seluruh dunia dalam sistem pemerintahan beraja Malaysia, jawatan ini digilirkan setiap lima tahun antara sembilan Pemerintah Negeri Melayu. Apabila menjawat jawatan Yang di-Pertuan Agong, seorang kerabat diraja akan dilantik sebagai Pemangku dalam negeri tersebut.

§  Sistem Penggiliran Jabatan Yang Di-Pertuan Agong

            Sistem penggiliran jawatan Yang di-Pertuan Agong setiap lima tahun dianggap unik. Ini kerana ia menggabungkan tradisi feudal berasaskan keturunan darah dengan konsep moden berasaskan perlembagaan. Malaysia satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem penggiliran ketua negara. Sistem penggiliran hanya diberikan kepada Raja-Raja Melayu dari negeri yang dulunya dikenali Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri Bersekutu terdiri daripada Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang. Manakala Negeri Melayu tidak bersekutu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Sementara itu Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak berpeluang walaupun mereka menganggotai Majlis Raja-Raja.

Selepas kisaran pertama sembilan Yang di-Pertuan Agong (1957-1994), aturan menurut Pemerintah negeri adalah menurut kisaran yang telah digunakan sebelum itu, yaitu:

1.      Negeri Sembilan

2.      Selangor

3.      Perlis

4.      Terengganu

5.      Kedah

6.      Kelantan

7.      Pahang

8.      Johor

9.      Perak

§  Faktor Pemilihan Yang Di-Pertuan Agong

            Pemilihan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada sistem giliran yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi rahsia bagi menentukan pengganti bagi jawatan Yang di-Pertuan Agong seterusnya.

Syarat dipilih untuk menjadi Raja:

1.      Kekananan di kalangan Sultan dan Raja

2.      Baginda berkenan untuk menjadi Agong

3.      Tidak mengalami kelemahan atau ketidak upayaan mental

4.      Merupakan Raja yang berada di kedudukan teratas

5.      Mendapat sokongan sekurang-kurangnya lima Raja lain

6.      Dan bukan seseorang yang telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong selama dua penggal berturut-turut

            Hanya yang terpilih sahaja boleh dipilih yaitu menurut darah keturunan tetapi di dalamnya itu tersemat dan tersisip peraturan yang bercorak demokrasi moden yaitu pemilihan secara moden. Keunikan tradisi ini bermula sejak tahun 1957, kuasa yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong mengatasi segala Raja-Raja Melayu sepanjang tempoh perlantikannya. Jika dibandingkan dengan England, Ratu Elizabeth II, sistem perlantikan rajanya tidaklah seunik di Malaysia, ini kerana sistem beraja England datang dari satu keluarga sahaja. Uniknya di Malaysia, pemilihan ketua negara datang dari kalangan sembilan Sultan yang memerintah Negeri-negeri Melayu.

F.     SENARAI YANG DIPERTUAN AGONG

§  Yang di-pertuan agong yang pertama,

Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman ibni Al-Marhum Tuanku Muhammad

Memerintah dari 31 Ogos 1957 hingga 1 April 1960

§  Yang di-pertuan agong yang kedua,

Al-Marhum Tuanku Hisamuddin Alam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah

Memerintah dari 14 April 1960 hingga 1 September 1960

§  Yang di-pertuan agong yang ketiga

Al-Marhum Tuanku Syed Putra ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail

Memerintah dari 21 September 1960  hingga 20 September 1965

§  Yang di-pertuan agong yang keempat

Al-Marhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-Marhum Sultan Zainal Abidin 

Memerintah dari 21 September 1965 hingga 20 September 1970

§  Yang di-pertuan agong yang kelima

Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Almu`tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu`adzam Shah ibni Al-Marhum Sultan Badlishah

Memerintah dari 21 September 1970 hingga 20 September 1975

§  Yang di-pertuan agong yang keenam

Al-Marhum Tengku Yahya Petra ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim

Memerintah dari 21 September 1975 hingga 29 Mac 1979

§  Yang di-pertuan agong yang ketujuh

Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta`in Billah ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri`Ayatuddin Al-Mu`adzam Shah.

Memerintah dari 26 April 1979 hingga 25 April 1984

§  Yang di-pertuan agong yang kelapan

Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Iskandar ibni Al-Marhum Sultan Ismail

Memerintah dari 26 April 1984 hingga 25 April 1989

§  Yang di-pertuan agong yang kesembilan

Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah 

Memerintah dari 26 April1989 hingga 25 April 1994

§  Yang di-pertuan agong yang kesepuluh

Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ja`afar ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman
Memerintah dari 26 April 1994 hingga 25 April 1999

§  Yang di-pertuan agong yang kesebelas

Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj ibni Al-Marhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj.

Memerintah dari 26 April1999 hingga 21 November 2001

§  Yang di-pertuan agong yang keduabelas

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail

Tarikh dilantik menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13 Disember 2001

§  Yang di-pertuan agong yang ketigabelas

Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah

Tarikh dilantik menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13hb. Disember 2006 .

§  Yang di-pertuan agong yang keempat belas

Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Almu`tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu`adzam Shah ibni Al-Marhum Sultan Badlishah

Tarikh dilantik menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13hb. Disember 2011.

G.    Proses Pemilihan Perdana Menteri Malaysia

Perdana Menteri Malaysia adalah kepala pemerintahan Malaysia. Perdana Menteri dipilih Yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, dari antara anggota parlemen yang mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Biasanya pemimpin partai politik terkuat dalam parlemen (Dewan Rakyat) yang dipilih menjadi perdana menteri. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Perdana Menteri semuanya berasal dari UMNO (United Malays National Organisation: Organisasi Nasional Melayu Bersatu), partai terbesar dalamBarisan Nasional (dikenal sebagai Parti Perikatan hingga 1969)

No	Periode	Nama	Foto	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Partai	Julukan
01	01	Tunku Abdul Rahman		31 Agustus 1957	19 Agustus 1959	UMNO-PERIKATAN—BN	Bapak Kemerdekaan
	02			19 Agustus 1959	10 Mei 1969
	03			10 Mei 1969	22 September 1970
02		Tun Abdul Razak		22 September 1970	24 Agustus 1974	UMNO—BN	Bapak Pembangunan
	04			24 Agustus 1974	14 Januari 1976
03		Tun Hussein Onn		14 Januari 1976	8 Juli 1978	UMNO—BN	Bapak Perpaduan
	05			8 Juli 1978	16 Juli 1981
04		Tun Dr Mahathir Mohamad		16 Juli 1981	10 Mei 1982	UMNO—BN	Bapak Pemodernisasi
	06			10 Mei 1982	3 Agustus 1986
	07			3 Agustus 1986	Oktober 1990
	08			Oktober 1990	24 April 1995
	09			24 April 1995	29 November 1999
	10			29 November 1999	31 Oktober 2003
05		Tun Abdullah Ahmad Badawi		31 Oktober 2003	21 Maret 2004	UMNO—BN	Bapak Pembangunan Modal Insan
	11			21 Maret 2004	8 Maret 2008
	12			8 Maret 2008	3 April 2009
06		Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak		3 April 2009	3 April 2013	UMNO—BN	Bapak Transformasi

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Malaysia adalah Negara serumpun dengan Indonesia, yang berbentuk kerajaan. Di Negara Malaysia badan kerajan terdiri atas tiga badan utama, yaitu badan perundangan, badan eksekutif, dan badan kehakim. 

Di Malaysia terdapat dua badan utama dalam  badan kerajaan perundangan, yaitu dewan Negara dan dewan rakyat. Peranan kedua dewan ini adalah membuat Undang-undang kecuali undang-undang tentang keuangan. Sementara itu, badan eksekutif Negara Malaysia tidak di pegang oleh raja atau yang di pertuan agong, karena yang di pertuan agong hanya sebuah lambing sebuah Negara yang berdaulat. Badan eksekutif terletak pada perdana menteri yang memegang kuasa pengaturan dan sebagai penggerak pemerintahan Negara.

Di Malaysia, jabatan yang di pertuan agong di pegang oleh salah seorang sultan dari Negara bagian yang akan memegang kuasa selama 5 tahun saja dan akan di gantikan oleh sultan yang lain sesuai susunan nama majelis raja-raja. Sedangkan Perdana Menteri bergantung pada kemeangan partainya dalam pemilu.